Belajar Dari Riwayat Keterpurukan BPIS<!--:-->

Dahana, Sempat terpuruk karena gelombang krisis ekonomi dan masuk dalam sengkarut pusaran politik, hingga akhirnya harus dilikuidasi pada tahun 2002, tak lantas membuat Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) sepenuhnya mati. Tahun-tahun pasca reformasi, sebagai pusat nadi industri strategis nasional, membuat holdingyang memayungi beberapa BUMN yang masuk kategori industri strategis nasional ini tak terelakan dari gejolak ekonomi dan politik saat itu. BPIS sendiri menjadi badan negara yang mengoordinasikan pengembangan sepuluh BUMN industri strategis terintegrasi yang meliputi PT Dahana (bahan peledak), PT Barata Indonesia (peralatan berat), PT Boma Bisma Indra (peralatan industri), PT LEN (elektronik), PT INKA (kereta api), PT INTI (telekomunikasi), PT Dirgantara Indonesia (pesawat terbang), PT Krakatau Steel (baja), PT PAL (kapal laut), dan PT Pindad (persenjataan). Semangat dan harapan itu muncul kembali saat bekas karyawan karyawati BPIS ini bertemu di Kantor Manajemen Pusat (KAMPUS) PT DAHANA (Persero) Subang pada Sabtu (20/04). F. Harry Sampurno, Direktur Utama PT Dahana (Persero) yang juga bekas karyawan BPIS mengungkapkan, bubarnya BPIS yang kemudian diikuti dengan periode masa sulit BUMN Industri Strategis sempat membuat perusahaan-perusahaan vital plat merah ini hampir gulung tikar. “Dahana sendiri bahkan terus maju dan belajar dari masa-masa sulit yang telah dilewati Dahana sebelumnya, kuncinya terletak pada manajemen perusahaan,” ujar Harry di depan seratusan eks karyawan karyawati BPIS. Dihadiri oleh hampir seluruh pejabat eks karyawan BPIS dari tiga angkatan, yaitu angkatan sebelum 1989, angkatan 1989 – 1998, dan angkatan 1998 – 2002. Acara temu kangen bertajuk reuni akbar ini tak hanya sebatas pertemuan melepas kerinduan antar karyawan, namun menumbuhkan kembali semangat anak bangsa menghadirkan industri strategis nasional yang sempat mengalami keterpurukan pasca reformasi. Merunut pada kilas sejarah yang diungkapkan Harry yang juga penulis buku “Keruntuhan Industri  Strategis” ini, kelahiran industri nasional mulai dihidupkan sejak dekade tahun 1970-an oleh Baharudin Jusuf Habibie yang saat itu menjabat Menteri Riset dan Teknologi saat era Presiden Soeharto. Sebagai tokoh sentral, Habibie kemudian mendirikan Divisi Pengembangan Teknologi dan Penerbangan di PT Pertamina tahun 1975, diikuti dengan pembentukan Tim Pelaksana Pengembangan Industri Strategis (TPPIS), yang merupakan cikal bakal BPIS yang lahir sesudahnya tahun 1989. Kelahiran BPIS inilah yang dikatakan Harry, menjadi tulang punggung pengembangan industri strategis nasional yang modern dan terintegrasi. “Tak ada negara manapun dengan industri militer yang berdiri sendiri, melainkan ditopang oleh industri strategis lainnya dalam satu koordinasi,” papar Harry. Namun IMF mempunyai pandangan lain, proyek berbagai industri strategis dianggap hanya sebagai mercusuar, hanya menjadi kebanggaan rakyat dan pemerintah di kemasan luarnya, namun di dalamnya industri ini sarat biaya yang mahal.  Dampaknya, saat krisis ekonomi melanda, IMF menghentikan subsidi untuk pengembangan teknologi penopang industri strategis, yang selanjutnya diikuti dengan pembubaran BPIS sebagai koordinator dari operasi BUMN-BUMN vital berbasis teknologi tersebut. Mantan Direktur Utama PT Industri Kapal Indonesia ini menilai, dengan dibubarkanya BPIS, merupakan langkah mundur dari usaha industrialisasi industri strategis nasional yang bergerak berbasis teknologi melalui penguasaan teknologi yang bertahap. Meski pada akhirnya, hilir industri strategis mempunyai kecenderungan diarahkan untuk kepentingan kemandirian alutsista dalam negeri. Transformasi Dahana Seperti halnya BUMN yang tergabung dalam Industri strategis BPIS lainnya, PT Dahana ikut terseret arus dalam periode sulit pasca krisis ekonomi. “Berbagai kebijakan pemerintah mematikan industri strategis, aturan baru pemerintah membuat keistimewaan perusahaan milik negara dipreteli satu per satu seperti hak monopoli bahan peledak.  Namun justru dari periode sulit tersebut, manajemen perusahaan belajar banyak dan tumbuh semangat untuk tak bergantung pada pemerintah,” ungkap Harry. Pembiaran pemerintah terhadap Dahana tak lantas membuat BUMN handak ini terjerembab. Sebaliknya, melihat persaingan segmen bahan peledak yang kian ketat setelah dicabutnya hak monopoli, dengan semangat baru Dahana justru berganti baju menjadi perusahaan yang bonafid dengan manajemen yang sehat serta karyawan dengan kompetensi tinggi. Sebagai perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh negara, Dahana pun ikut berkontribusi sangat besar untuk negara, baik dalam pajak maupun dividen yang disetor ke kas negara. Seperti diungkapkan Edi Suharia Bratanadiria, Mantan Direktur Utama PT Dahana (Persero). Direktur yang menjabat saat pembelian lahan dari PTPN yang kini menjadi Energetic Material Center (EMC) ini, mengaku heran dengan pesatnya kemajuan perusahaan. “Dulu lahan EMC hanya perkebunan karet yang hampir dianggap tak menguntungkan buat PTPN, kini justru menjadi pusat bahan peledak yang bernilai sangat strategis,” ujar Edi ditemui Dfile di Auditorium KAMPUS Dahana.(IDR) BPIS sendiri menjadi badan negara yang mengoordinasikan pengembangan sepuluh BUMN industri strategis terintegrasi yang meliputi PT Dahana (bahan peledak), PT Barata Indonesia (peralatan berat), PT Boma Bisma Indra (peralatan industri), PT LEN (elektronik), PT INKA (kereta api), PT INTI (telekomunikasi), PT Dirgantara Indonesia (pesawat terbang), PT Krakatau Steel (baja), PT PAL (kapal laut), dan PT Pindad (persenjataan). Semangat dan harapan itu muncul kembali saat bekas karyawan karyawati BPIS ini bertemu di Kantor Manajemen Pusat (KAMPUS) PT DAHANA (Persero) Subang pada Sabtu (20/04). F. Harry Sampurno, Direktur Utama PT Dahana (Persero) yang juga bekas karyawan BPIS mengungkapkan, bubarnya BPIS yang kemudian diikuti dengan periode masa sulit BUMN Industri Strategis sempat membuat perusahaan-perusahaan vital plat merah ini hampir gulung tikar. “Dahana sendiri bahkan terus maju dan belajar dari masa-masa sulit yang telah dilewati Dahana sebelumnya, kuncinya terletak pada manajemen perusahaan,” ujar Harry di depan seratusan eks karyawan karyawati BPIS. Dihadiri oleh hampir seluruh pejabat eks karyawan BPIS dari tiga angkatan, yaitu angkatan sebelum 1989, angkatan 1989 – 1998, dan angkatan 1998 – 2002. Acara temu kangen bertajuk reuni akbar ini tak hanya sebatas pertemuan melepas kerinduan antar karyawan, namun menumbuhkan kembali semangat anak bangsa menghadirkan industri strategis nasional yang sempat mengalami keterpurukan pasca reformasi. Merunut pada kilas sejarah yang diungkapkan Harry yang juga penulis buku “Keruntuhan Industri  Strategis” ini, kelahiran industri nasional mulai dihidupkan sejak dekade tahun 1970-an oleh Baharudin Jusuf Habibie yang saat itu menjabat Menteri Riset dan Teknologi saat era Presiden Soeharto. Sebagai tokoh sentral, Habibie kemudian mendirikan Divisi Pengembangan Teknologi dan Penerbangan di PT Pertamina tahun 1975, diikuti dengan pembentukan Tim Pelaksana Pengembangan Industri Strategis (TPPIS), yang merupakan cikal bakal BPIS yang lahir sesudahnya tahun 1989. Kelahiran BPIS inilah yang dikatakan Harry, menjadi tulang punggung pengembangan industri strategis nasional yang modern dan terintegrasi. “Tak ada negara manapun dengan industri militer yang berdiri sendiri, melainkan ditopang oleh industri strategis lainnya dalam satu koordinasi,” papar Harry. Namun IMF mempunyai pandangan lain, proyek berbagai industri strategis dianggap hanya sebagai mercusuar, hanya menjadi kebanggaan rakyat dan pemerintah di kemasan luarnya, namun di dalamnya industri ini sarat biaya yang mahal.  Dampaknya, saat krisis ekonomi melanda, IMF menghentikan subsidi untuk pengembangan teknologi penopang industri strategis, yang selanjutnya diikuti dengan pembubaran BPIS sebagai koordinator dari operasi BUMN-BUMN vital berbasis teknologi tersebut. Mantan Direktur Utama PT Industri Kapal Indonesia ini menilai, dengan dibubarkanya BPIS, merupakan langkah mundur dari usaha industrialisasi industri strategis nasional yang bergerak berbasis teknologi melalui penguasaan teknologi yang bertahap. Meski pada akhirnya, hilir industri strategis mempunyai kecenderungan diarahkan untuk kepentingan kemandirian alutsista dalam negeri. Transformasi Dahana Seperti halnya BUMN yang tergabung dalam Industri strategis BPIS lainnya, PT Dahana ikut terseret arus dalam periode sulit pasca krisis ekonomi. “Berbagai kebijakan pemerintah mematikan industri strategis, aturan baru pemerintah membuat keistimewaan perusahaan milik negara dipreteli satu per satu seperti hak monopoli bahan peledak.  Namun justru dari periode sulit tersebut, manajemen perusahaan belajar banyak dan tumbuh semangat untuk tak bergantung pada pemerintah,” ungkap Harry. Pembiaran pemerintah terhadap Dahana tak lantas membuat BUMN handak ini terjerembab. Sebaliknya, melihat persaingan segmen bahan peledak yang kian ketat setelah dicabutnya hak monopoli, dengan semangat baru Dahana justru berganti baju menjadi perusahaan yang bonafid dengan manajemen yang sehat serta karyawan dengan kompetensi tinggi. Sebagai perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh negara, Dahana pun ikut berkontribusi sangat besar untuk negara, baik dalam pajak maupun dividen yang disetor ke kas negara. Seperti diungkapkan Edi Suharia Bratanadiria, Mantan Direktur Utama PT Dahana (Persero). Direktur yang menjabat saat pembelian lahan dari PTPN yang kini menjadi Energetic Material Center (EMC) ini, mengaku heran dengan pesatnya kemajuan perusahaan. “Dulu lahan EMC hanya perkebunan karet yang hampir dianggap tak menguntungkan buat PTPN, kini justru menjadi pusat bahan peledak yang bernilai sangat strategis,” ujar Edi ditemui Dfile di Auditorium KAMPUS Dahana.(IDR)

Kategori Berita