Strategi Pengelolaan Stok Tanah

Tanah merupakan faktor utama dari kegiatan Perum Perumnas sehingga semakin besar kegiatan investasi maka semakin besar pula kebutuhan akan tanah.

Tanah mempunyai peranan besar dalam dinamika pembangunan, maka didalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 tercantum bahwa Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Ketentuan mengenai tanah juga terdapat dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria atau yang disebut UUPA.
Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan suatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan – keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Di Indonesia seringkali pengelolaan tanah belum cukup baik dan bahkan acap kali menimbulkan gejolak sosial. Gejolak tersebut ada yang dapat diselesaikan di tingkat lokal namun banyak pula yang tak terselesaikan hingga kantor pusat.
Setidaknya ada 9 (Sembilan) masalah tanah yang masuk ke DPD – RI :
1. Masalah Tumpang Tindih Kepemilikan Lahan
2. Masalah Tanah Terlantar
3. Masalah Kebijakan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Lahan
4. Masalah Database Tentang Pemanfaatan Lahan Dan Penggunaan Ruang
5. Masalah Kesulitan Mengurus Sertifikat Tanah
6. Masalah Sumber Daya, Sarana Dan Prasarana
7. Masalah Pengakuan Atas Tanah Adat
8. Masalah Ganti Rugi Tanah
9. Masalah Pembagian Kewenangan Antara

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta Kesesuaian Undang – Undang Peme-rintahan Daerah Dengan Undang – Undang Sektoral Pertanahan sebagaimana tertuang pada Pasal 13 ayat (1) huruf K dan Pasal 14 ayat (1) huruf K Undang – Undang Pemerintahan Daerah merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan peme-rintah daerah Provinsi maupun Kabupaten atau Kota. Namun dalam perjalanannya Pemerintah Pusat tetap tidak melepas keadaan ini menjadi domain pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan BPN yang masih menjadi bagian Pemerintah Pusat.

Melihat hal tersebut di-atas, ternyata masalah legalitas lahan menjadi suatu kendala di bidang pertanahan secara nasional. Untuk mengantisipasi kendala tersebut Divisi Pertanahan bekerjasama dengan BPN-RI yang te tuang dalam SK Nomor: DIRUT/064/KPTS/10/2015 tentang Edukasi dan Advokasi Masalah Pertanahan. Sehubung-an dengan SK tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh regional dan cabang untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan yang ada. Mengenai perkembangan perumahan yang dikelola oleh Perumnas dan strategi pengelolahan stok lahan, berikut petikan wawancara Redaksi RUMAH KITA dengan Abdullah Afif – Deputy GM. Pertanahan Perumnas.

RK : Apa strategi Divisi Pertanahan agar Perumnas tetap menjadi salah satu pelopor?
AA : Sesuai dengan alur proses, bahwa divisi pertanahan itu adalah mendukung apa yang dilakukan oleh pemasaran. Proses itu dimulai dengan hasil Analisa Peluang Bisnis (Pasar) yang dilakukan oleh Divisi Pemasaran. Sesuai dengan hasil kajian tersebut, dijadikan dasar untuk menentukan lokasi pembebasan tanah. Proses pembebasan tanah harus memenuhi 4 syarat :
1. Layak Pasar, sesuai dengan hasil APB dimana lokasi rencana bastan memiliki potensi pasar yang baik
2. Layak Hukum (Legal). Alas Hak atas tanah dan kepemilikannya jelas, tidak berpotensi terjadi permasalahan di kemudian hari
3. Layak Teknis. Secara teknis dapat direncanakan dan dibangun secara efisien
4. Layak Harga. Harga dasar tanah sesuai dengan kriteria-kriteria NJOP, harga pasar dan perkiraan dalam perhitungan harga jualrumah (pra
kelayakan)


RK : Terhadap kesiapan lahan?
AA : Kami harus menjaga ke-tersediaan stok tanah untuk mendukung program jual. Lahan-lahan yang direncanakan di tahun 2014, di dalam buku BRKB tentu saja merupakan tanah yang menjadi persediaan dalam stok tanah Perum
Perumnas.


RK : Apakah ada hal lain?
AA : 1. Dari total lahan yangdimiliki Perumnas masih terdapat sekitar 40% yang belum bersertifikat induk
2. Di antara yang telah bersertifikat, ada sebagian yang bersertifikat HGB Induk perlu diteliti kembali jangka waktu berlakunya HGB tersebut
3. Terkait dengan pembangunan rusunami baru, perlu pengurusan sertifikat HGB di atas HPL Perumnas, sedangkan untuk program peremajaan rusunami diperlukan perpanjangan HGB.


RK : Terkait 2015?
AA : Terkait 2015 kami juga sudah menyusun strategi, ke Regional I sampai VII untuk program pembebasan tanah di 2015. Sebelum melaksanakan pembebasan tanah, harus dipastikan sudah diinventarisir ketersediaan stok tanah Apabila stok tanah mulai menipis, harus dilaksanakan kegiatan pembebasan tanah Untuk mendukung program bangun jual 2015, Divisi Pertanahan sudah mempesiapkan stok tanah yang dibebaskan pada tahun tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk pembebasan tanah tahun 2015, diproyeksikan untuk mendukung kegiatan bangun jual di tahun 2016 dan selanjutnya.
RK : Boleh disebutkan beberapa?
AA : Untuk RKAP Pembebasan Tanah 2015 seluas 166 Ha yang mayoritas diprioritaskan di kota-kota besar di Indonesia Namun ada wacana mendapatkan PMN dari Kementerian BUMN sehingga angka RKAP akan direvisi.


RK : Prosesnya paling cepat berapa lama?
AA : Sesuai dengan SOP diperkirakan selesai dalam waktu 3-6 bulan. Namun proses ini dapat selesai lebih cepat apabila :
- Jumlah pemilik tanah sedikit
- Proses perijinan lebih cepat


RK : Selain pembebasan tanah, apalagi yang akan dilakukan di 2015?
AA : Divisi Pertanahan akan melaksanakan clearance asset yang bertujuan untuk memetakan kembali lahan-lahan yang dikuasai Perumnas, termasuk mengumpulkan data-data pertanahannya.

Ada wacana dari Bappenas bahwa akan ada program pemanfaatan tanah wakaf untuk perumahan rakyat yang melibatkan Kementerian PUPERA, Kementerian Agama, Badan Wakaf, dan Perumnas.
RK : Harapan ke depan?
AA : Kami tidak muluk-muluk, kami hanya ingin memberikan pelayanan terbaik untuk mendukung program pembangunan dan penjualan, karena secara tidak langsung kami bisa melayani konsumen dengan baik. Semua demi kemajuan Perum Perumnas, karena yang akan menikmati adalah masyarakat Indonesia.


Kategori Artikel