Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta

Pada tahun 1954 pemerintah melakukan nasionalisasi Perseroan Tram Kota Bataviache Verkers Maatchppij (BVM NV) dan merubah status badan hukumnya menjadi Perseroan dengan nama PT. (Persero) Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD). Selanjutnya pada tahun 1981 melalui PP No.24 tahun 1981, PN. PPD diserahkan kembali kepada Pemerintah Pusat dibawah Departemen Perhubungan dan diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum (Perum).

Selama kurun waktu ± 25 tahun, sejak tahun 1965-1990 Perum PPD adalah leader dan tulang punggung transportasi di DKI Jakarta sekaligus sebagai operator yang bertindak sebagai stabilisator. Hal ini terbukti dengan digabungkannya perusahaan-perusahaan bus kota eks-swasta pada tahun 1985 yang gagal usahanya kepada Perum PPD.

Tujuh perusahaan bus kota swasta yang digabungkan kedalam manajemen Perum PPD, selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1986 terhitung sejak tanggal 1 Januari 1986 seluruh kekayaan negara yang berasal dari unit-unit bus kota swasta diserahkan kepada Perum PPD sebagai tambahan modal Pemerintah. Dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM-262/AJ.004.Phb-84 tanggal 31 Desember 1984, tujuh perusahaan eks-swasta yang digabungkan adalah :

  • PT. Ajiwirya (Unit I)
  • PT. Djakarta Transport (Unit III)
  • PT. Medal Sekarwangi (Unit V)
  • PT. Merantama (Unit VIII)
  • PT. S.M.S (Unit A)
  • PT. Gamadi (Unit B)
  • PT. PelitaMas Jaya (Unit C)