Dinilai Belum Sesuai Ketetapan ISPO Sawit, 7 Sertifikat Ditunda

JAKARTA – Keberhasilan penerapan kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil(ISPO) sampai Maret 2019 lalu telah ada 722 pelaku usaha yang telah berpartisipasi memenuhi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) no.11 tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi ISPO, yang terdiri dari 707 perusahaan, 11 KUD/KSU Kebun Plasma,1 Bumdes, dan 3 Koperasi/Asosiasi Kebun dan ternyata sampai Maret 2019 terdapat 7 sertifikasi ISPO yang masih ditunda.

Ketua Sekretariat ISPO, Azis Hidayat mengatakan, ini terjadi lantaran Surat Pengajuan Kelengkapan Dokumen (SPKD)-nya masih dihadapkan pada beragam permasalahan yang belum bisa diselesaikan.

Kata Azis, penundaan itu biasanya karena hak tanah masih hanya dalam bentuk surat keterangan tanah (SKT), perpanjangan hak guna usaha (HGU) belum terbit, izin pelepasan kawasan hutan belum terbit, fasilitasi pembangunan kebun masyarakat  20% belum terealisasi, sengketa lahan belum tuntas, kebun pemasok belum mendapat ISPO.

“Lantas perubahan ijin usaha perkebunan (IUP) belum terbit, izin pembuangan & pengangkutan limbah bahan bakar berbahaya (LB3), izin pemanfaatan limbah cair masih berproses, serta upah pekerja tidak sesuai ketentuan,” tandas Azis dalam sebuah acara di Jakarta.(sumber:infosawit.com)


Kategori Artikel
Sub Kategori Berita