Fakta Kepongahan Belanda dalam Mengelola Perkebunan Kelapa Sawit

Ketua tim delegasi Uni Eropa, Vincent Guerend, menyatakan kepada media masa nasional termasuk InfoSAWIT, untuk melihat berbagai persoalan minyak sawit dengan keterbukaan. Menurutnya, negara-negara yang menjadi produsen minyak sawit, juga harus memahami posisi Uni Eropa yang sebagain masyarakatnya juga mengonsumsi minyak sawit.

“Uni Eropa juga mengimpor banyak minyak sawit yang dihasilkan Indonesia, untuk dikonsumsi masyarakat. Sebab itu, Uni Eropa menjadi pasar kedua terbesar dari ekspor minyak sawit dan turunannya dari Indonesia,” kata Vincent menjelaskan.

Lantaran mengonsumsi minyak sawit, menurut Vincent, sebagian masyarakat Uni Eropa juga menyuarakan keprihatinannya kepada parlemen dan pemerintah, supaya mendorong keberadaan minyak sawit, selalu dihasilkan melalui prinsip dan kriteria berkelanjutan yang bernilai universal. 

Kendati seringkali mendapat tudingan, toh, produsen minyak sawit juga melakukan banyak pembenahan dalam melakukan praktek budidayanya. Kendati Indonesia sudah mengembangkan perkebunan kelapa sawit sejak jaman kolonial, dimana para penjajah asal Uni Eropa yang menindas bangsa inilah, yang mulanya mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Sebab itu, pertumbuhan perkebunan kelapa sawit Indonesia pada mulanya, selalu berasal dari penindasan yang berkepanjangan di dalam usaha perkebunan. Lantaran para penjajah yang berasal dari negara Belanda atau “inlander” menjadi “Tuan Besar” yang memiliki kekuasaan mutlak dalam mengelola perkebunan di Indonesia termasuk perkebunan kelapa sawit.

Sejatinya, berbagai bentuk “pemerkosaan” akan hak azasi manusia, yang bekerja di perkebunan kelapa sawit, seringkali terjadi pada zaman penjajahan tersebut. Dimana, salah satu tradisi paling kejam yang sering dilakukan “Tuan Besar” berupa hukuman tiang gantung, bagi pekerja di perkebunan yang melanggar aturan penjajah.

Jika tudingan adanya pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, maka sewajarnya dokumen jaman kolonial juga harus dibuka. Pasalnya, berbagai pelanggaran HAM terberat banyak terjadi, dimana pihak yang seharusnya bertanggung jawab adalah negara Belanda (bagian dari Uni Eropa), sebagai negara asal penjajah. (sumber : Infosawit.com)


Kategori Artikel
Sub Kategori Berita