Minyak Sawit Berkelanjutan Mampu Atasi Tantangan Perdagangan

Upaya ini, sebagai bagian dari komitmen perusahaan perkebunan kelapa sawit, guna memenuhi komitmen terhadap rantai pasok yang transparan dan dapat ditelusuri, bebas dari deforestasi dan menghargai hak asasi manusia. Sehingga, keberlanjutan tak sekedar menjadi slogan semata, melainkan mampu dibuktikan keberadaannya.

Komitmen produsen minyak sawit Indonesia terhadap produksi sawit berkelanjutan, juga terus tumbuh dan meningkat. Akan tetapi, komoditas ekspor nomor satu Indonesia dari sektor non migas ini, masih terus menghadapi kritik terhadap permasalahan keberlanjutan. Minyak sawit dan produk turunannya, selalu mendapatkan serangan negatif dari sisi lingkungan, khususnya tudingan sebagai penyebab deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati di Indonesia.

Deforestasi dan pelepasan karbon yang berasal dari pembukaan lahan yang digunakan perkebunan kelapa sawit, dinilai sebagian kalangan, lebih berbahaya dibandingkan penggunaannya sebagai bahan bakar minyak. Seperti pemberlakuan Undang-undang “Biofuel Act” yang diberlakukan komisi Uni Eropa, secara tegas melarang penggunaan minyak sawit sebagai unsur dari bahan bakar di Uni Eropa.

Pukulan terhadap minyak sawit juga berasal dari berbagai negara tujuan ekspor, yang menghadang masuknya minyak sawit dan produk turunannya dengan hambatan tarif atau bea impor, seperti India dan Uni Eropa. Berbagai hambatan yang diarahkan pada minyak sawit, secara langsung kian menyulitkan komoditas ini di pasar global.

Mengingat nilai strategis komoditas minyak sawit, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan para pemangku kepentingan, telah berupaya untuk melawan dan meluruskan segala tudingan tersebut. Bahkan, Pemerintah Indonesia telah melakukan tindakan tegas, terhadap ancaman perdagangan dan menjelaskan kepada pemerintah negara tujuan ekspor minyak sawit dalam kerangka kerjasama bilateral (G to G).

Berbagai langkah dan upaya ini, juga harus didukung semua pemangku kepentingan usaha minyak sawit nasional, guna mengatasi berbagai tantangan akan perdagangan internasional yang kian menggeliat di masa-masa mendatang.

Pentingnya komoditas minyak sawit sebagai ekspor utama dan urgensi untuk mengatasi berbagai tantangan dan hambatan perdagangan, maka Pemerintah Indonesia, bersama semua pemangku kepentingan minyak sawit, telah bekerja pada kerangka kerja keberlanjutan yang luas untuk minyak sawit Indonesia berkelanjutan.

Berbagai kebijakan Pemerintah Indonesia yang telah dilakukan, seperti kebijakan moratorium konversi hutan pada tahun 2011, pemberlakuan mandatori akan sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) pada 2012 dan moratorium izin baru bagi perkebunan kelapa sawit nasional pada 2018


Kategori Artikel
Sub Kategori Artikel