Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Mesti Memilki IUP dan HGU

JAKARTA -Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP), Kementerian Pertanian, Dedi Djunaedi mengatakan, untuk saat ini pengelolaan perekebunan kelapa sawit harus dilengkapi dengan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi(MK) No. 138/2015.

Munculnya Inpres No. 8 Tahun 2018 (Inpres Moratorium Sawit), kata Dedi, menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi ijin dan monitoring terhadap pemberian IUP. “IUP yang diberikan memiliki batas waktu mencapai 3 tahun. Itu yang nantinya kami akan tertibkan,” katanya disela acara lokakarya Pembelajaran Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di Jakarta.  Lebih kanjut, kata Dedi, perkebunan kelapa sawit milik pekebun yang ada di kawasan hutan akan dilakukan analisa, apakah bisa dilepaskan atau tidak. “Biasanya ini akan ditelisik bersama dengan kementerian terkait. Semisal, di Musi Banyuasin, (lahan petani di area hutan) akhirnya bisa dilepaskan, sementara untuk yang di kawasan suaka, akan direloaksi,” katanya.

Dengan adanya kebijakan satu peta, proses ISPO diharapkan akan lebih cepat, termasuk untuk para pekebun. Menurut Dedi, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan luas lahan kelapa sawit di Indonesia. Sementara menurut catatan Kementerian Pertanian, IUP yang sudah dikeluarkan hingga saat ini telah mencapai 1.370 unit. (sumber:infosawit.com)


Kategori Artikel
Sub Kategori Berita