Upaya Berbenah Diri Sektor Sawit

JAKARTA - Perbaikan pola pengembangan pada sektor perkebunan kelapa sawit terus dilakukan, bahkan semenjak 2011 lalu pemerintah telah menerbitkan kebijakan budidaya minyak sawit berkelanjutan yang dikenal dengan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Selain ISPO, pemerintah juga menerbitkan kebijakan moratorium sawit semenjak akhir tahun 2018 lalu, kendati sudah hampir enam bulan kebijakan tersebut masih berada diatas kertas lantaran belum dilakukan secara implementatif.

Namun demikian paling tidak dua kebijakan penting tersebut menjadi gambaran nyata  bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan perbaikan dalam pengembangan sektor komositas kelapa sawit. Tidak mudah memang upaya berbenah diri itu dilakukan, beragam tantangan dan kendala kerap dihadapi. Bahkan dalam penerapan kebijakan ISPO, kerap mengalami kendala, tidak sedikit regulasi kedapatan bertumpang tindih dan sulit untuk diterapkan di lapangan.

Maka itu pemerintah dalam dua tahun terakhir menyusn Rencana Aksi Nasional (RAN) Minyak Sawit Berkelanjutan. Berawal dengan pembentukan Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI) guna memastikan adanya keselarasan antara Rencana Aksi Nasional (RAN), Rencana Aksi Provinsi (RAP), dan Rencana Aksi Kabupaten (RAK), tak lain guna mempercepat implementasi pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

Forum ini tercatat terus membuka masukan dari berbagai pihak agar dapat memastikan bahwa rencana aksi tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan di tingkat masing-masing. Saat ini, FOKSBI daerah sudah terbentuk di tiga provisi yaitu di Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dimana ketiganya masih dalam proses finalisasi RAP oleh masing-masing provinsi.

Sementara itu, di tingkat kabupaten terdapat tiga kabupaten yang tergabung dalam FOKSBI yaitu Pelalawan, Sintang, dan Tapanuli Selatan; dimana dua kabupaten terakhir sudah rampung menyusun RAK.

Semua rencana aksi ini memuat konteks permasalahan, tujuan, program kegiatan, dan indikator keluaran yang diharapkan untuk memastikan perkembangan implementasi di setiap tingkat pemerintahan menuju kelapa sawit berkelanjutan, serta pemantauan dan koordinasi lintas sektor berjalan dengan baik. (sumber:infosawit.com)


Kategori Artikel
Sub Kategori Berita