Petani Diwajibkan Sertifikat ISPO

Palm Oil (ISPO). Melalui kebijakan ini, harapannya kelapa sawit Indonesia mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Pertanyaannya sejauh mana dukungan pemerintah untuk mendukung ISPO?

Dalam rancangan Peraturan Presiden ISPO terdapat klausul bahwa petani diwajibkan punya sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) setelah 2020. Sebelum kewajiban ini, petani diberikan waktu transisi untuk menyiapkan serta menyelesaikan syarat sertifikasi Pemerintah akan mewajibkan petani untuk mempunyai sertifikat Indonesian Sustainable sampai 2020. Lewat masa transisi, petani diharuskan menyertifikasi lahan sesuai prinsip dan kriteria ISPO petani.

“Petani memang diwajibkan sertifikasi ISPO baik plasma dan swadaya. Mereka wajib ISPO karena ada prinsip kebertelusuran dan transparasi yang dimasukkan dalam aturan ISPO baru,” ujar Diah Suradiredja, Wakil Ketua Tim Penguatan ISPO, setelah FGD “Kesiapan Pekebun Swadaya Dalam Menerapkan ISPO”, pada Desember 2017.

Beratnya tantangan yang dihadapi petani untuk mengikuti sertifikasi ISPO menjadi pertimbangan adanya waktunya transisi sampai tahun 2020. Hingga tahun 2017, baru satu asosiasi petani swadaya dan tiga Koperasi Unit Desa (KUD) petani sawit yang mendapatkan sertifikasi ISPO. Dari segi luasan lahan, jumlah pekebun  swadaya yang mendapatkan sertifikat ISPO/RSPO jauh lebih kecil dibandingkan dengan potensinya. Luas lahan kebun sawit yang dikuasi pekebun  swadaya sekitar 4,76 juta hektar  atau 40,81 persen dari total luas kebun sawit. Dari jumlah tersebut, sebagian besar pekebun swadaya ada di Sumatera (77,09 %) dan Kalimantan (18,32 %). Dalam jumlah dan persentase yang lebih kecil pekebun swdaya ada di Sulawesi (3,79 %), Papua (0,6 %)  dan Jawa (0,15 %).

Diah Suradiredja berpendapat bahwa petani mendapatkan kesempatan untuk memenuhi syarat sertifikasi ISPO selama masa transisi. “Kami perkirakan petani akan siap dengan jangka waktu dua tahun sebelum ISPO wajib. Kalau tidak begitu, kapan mereka akan siap,”ujarnya.

Bambang Wahyu Dwiantoro, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, menyatakan petani harus mengikuti sertifikat ISPO siap atau tidak karena kewajiban ini untuk menjawab kebutuhan di pasar global.

Ditambahkan Bambang, kewajiban sertifikasi ISPO petani bertujuan menunjukkan tata kelola kelapa sawit sesuai kaidah ramah lingkungan dan sustainable. “Jadi keliru apabila ada orang protes ISPO. Justru pemerintah ingin menegakkan tata kelola sawit sesuai Good Agriculture Practices,” ujarnya

Sebelumnya dalam Keputusan Menteri Pertanian No.11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sertifikasi ISPO disebutkan bahwa unit usaha yang bersifat sukarela (voluntary) dalam penerapan ISPO yaitu kebun plasma, pekebun swadaya, dan pengolahan CPO untuk energy terbarukan.

Bambang mengakui rancangan perpres ISPO akan memuat tersebut kewajiban sertifikasi ISPO bagi petani perkebunan rakyat. Kewajiban ini dengan pertimbangan jumlah produk sawit yang dihasilkan perusahaan perkebunan harus diikuti dengan perkebunan rakyat yang bersertifikat ISPO.

 

Sumber: https://sawitindonesia.com/rubrikasi-majalah/hot-issue/petani-diwajibkan-sertifikat-ispo/


Kategori Berita
Sub Kategori Artikel