RNI TANDATANGANI KERJASAMA PEMBINAAN UMKM BERSAM DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JAKARTA – PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI) menjalin sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam bidang Pembinaan UMKM Melalui Program Business Development Services. Kerjasama Tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Direktur Utama RNI B. Didik Prasetyo pada Selasa, 30 April 2019, di DJP, Jakarta.

Pada kesempatan tersebut RNI bersama 20 BUMN dan 6 instansi lainnya melakukan penandatanganan lembar PKS secara bersama-sama disaksikan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo, dan Dirjen Pajak Robert Pakpahan.

Perjanjian kerjasama ini mencakup pemberian pelatihan dan bimbingan terkait materi perpajakan, pembukuan, pencatatan atau materi lainnya dalam program pembinaan UMKM yang diselenggarakan oleh 27 instansi yang terdiri dari 21 Badan Usaha Milik Negara, 6 instansi lainnya dan DJP yang memberikan layanan, informasi, dan materi perpajakan.

"Di Indonesia, pelaku usaha menengah dan kecil adalah pelaku yang sifatnya mayoritas di dalam jumlah statistiknya dan makin meningkatkan akurasi kewajiban perpajakan," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya.

Pemberian pelatihan dan bimbingan kepada pelaku UMKM merupakan bagian dari program Business Development Services (BDS) yang telah dirintis DJP sejak tahun 2015. Layanan BDS ini merupakan bagian dari strategi DJP meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan sektor UMKM yang merupakan bagian penting dari ekonomi Indonesia.

"Jadi, kita berharap kualitas UMKM akan terus-menerus kita perkuat dan perbaiki serta hubungan antara institusi-institusi yang sudah memiliki kapasitas lebih baik untuk bisa memperkuat UMKM itu menjadi kunci keberhasilan tersendiri," harap Menkeu.

Adapun, penandatanganan Perjanjian kerja Sama tersebut dilakukan oleh antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (21 BUMN), Badan Pendidikan dan pelatihan keuangan, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah), Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Kementerian Komunikasi dan informatika), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM), Realestat Indonesia tentang Pembinaan UMKM Melalui Program Business Development Services. (Humas RNI)


Kategori Berita
Sub Kategori Kegiatan,Kinerja,PKBL,Prestasi,Publikasi