JAGA KEDAULATAN RUANG UDARA INDONESIA, AIRNAV BERPARTISIPASI DALAM SIMULASI FORCE DOWN PESAWAT UDARA ASING

MEDAN – AirNav Indonesia berpartisipasi aktif dalam kegiatan latihan gabungan penanganan pesawat udara asing setelah pemaksaan mendarat (force down) yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolhukam) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Republik Indonesia (TNI AU) di Lapangan Angkatan Udara (Lanud) Soewondo, Medan. Direktur Operasi AirNav Indonesia, Mokhammad Khatim turut hadir di lokasi latihan pada Kamis (30/6) untuk mendampingi Kepala Staf Komando Operasi Udara Nasional (Kas Koopsudnas), Marsda TNI Ir. Novyan Samyoga, M.M., Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Pangkosekhanudnas) I Medan, Kolonel Pnd Setiawan, Komandan Lanud (Danlanud) Soewondo, Kolonel Pnb Reka Budiarsa, Komandan Pusat Latihan Angkatan Udara (Dankodiklatau), Marsma TNI M. Yani Amirullah, beserta Pejabat dari sejumlah Kementerian/ lembaga dan instansi terkait.

 

“Partisipasi aktif dalam simulasi force down pesawat udara asing ini merupakan bukti komitmen AirNav dalam upaya menjaga kedaulatan ruang udara Indonesia. Kami selalu siap untuk berkolaborasi dan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder penerbangan, termasuk TNI AU dan Kementerian Perhubungan dalam upaya menjaga kedaulatan ruang udara Indonesia,” ungkap Khatim.

 

Dijelaskannya, pada latihan gabungan yang merupakan bagian dari rangkaian Latihan Hanudnas Perkasa TA 2022 di wilayah Kosekhanudnas I Medan tersebut, AirNav memiliki peran dalam memberikan pelayanan navigasi penerbangan dan memastikan para aparat penegak hukum, dalam hal ini TNI AU memiliki ruang gerak yang memadai dalam melakukan tugasnya. Termasuk ketika mereka harus melakukan kegiatan force down terhadap pesawat udara asing yang melakukan/ diduga melakukan pelanggaran wilayah, yang pendeteksiannya dilakukan oleh Kosekhanudnas. “Salah satu media deteksi awal objek asing yang masuk ruang udara Indonesia adalah melalui peralatan surveillance yang dimiliki oleh KOSEKHANUDNAS dan AirNav sendiri, seperti radar dan Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B). Setelah terbukti ada pesawat udara asing yang melakukan pelanggaran wilayah, kami akan langsung berkoordinasi dengan TNI AU melalui unit Military-Civil Coordination (MCC) yang bertugas di kantor kami untuk kemudian dilakukan tindakan-tindakan sesuai aturan,” ujarnya.

 

Skema selanjutnya, menurut Khatim, akan berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia. “Chain of Command and Coordination di dalam TNI kemudian akan berlangsung, hingga melakukan force down kepada pesawat udara asing tersebut. Khusus di bandara sipil, AirNav kembali mengambil peran dalam proses pemanduan pendaratan dan mengarahkan pesawat udara tersebut sampai terparkir di apron yang telah ditentukan. Selanjutnya, AirNav juga akan memberikan pemanduan pendaratan pesawat TNI AU yang melakukan kegiatan force down,” papar Khatim.

 

Latihan gabungan yang juga melibatkan Kementerian Pertahanan RI, Kementerian luar Negeri RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Pertanian RI, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Perhubungan RI, Kementerial Kelautan dan Perikanan RI, Pemerintah Daerah Sumatera Utara, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Daerah Sumatera Utama, Komando Daerah Militer (Kodam) Bukit Barisan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Medan tersebut disimulasikan untuk dapat memaksimalkan peran masing-masing instansi pasca pemaksaan mendarat. Skenario berakhir sampai dengan proses sanksi administrasi diberikan dan dilunasi oleh awak pesawat asing kepada perwakilan Republik Indonesia, yang dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan RI.

 

“Kami menyambut baik latihan gabungan hari ini karena dapat memberikan gambaran nyata kepada personel AirNav dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada proses force down pesawat udara asing. Kami mengapresiasi pihak-pihak yang telah menginisiasi seluruh latihan gabungan ini dengan baik mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan. AirNav Indonesia berkomitmen untuk terus memaksimalkan perannya dalam menjaga kedaulatan ruang udara Indonesia,” pungkasnya. (USH)

 

 

PH. Manager Hubungan Masyarakat AirNav Indonesia

SYAFIANDRY

Telepon          : 021 – 5591 5000, Ext. 1130

Fax                   : 021 – 2917 0370

 

 

TENTANG AIRNAV INDONESIA

 

Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) atau AirNav Indonesia (AirNav) merupakan lembaga dengan kepemilikan modal negara di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (KBUMN RI) yang didirikan tanggal 13 September 2012 berdasarkan amanat UU Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 2012 tentang Perum LPPNPI. Sebagai satu-satunya penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia, AirNav bertugas untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kelancaran operasional penerbangan di ruang udara Indonesia  dan sejumlah ruang udara negara lain yang berbatasan dengan wilayah udara Indonesia.

 

Secara umum, AirNav mengelola ruang udara seluas 7,539,693 Km2. Luasan tersebut dibagi menjadi 2 Flight Information Region (FIR) yang masing-masing dikelola oleh pusat pelayanan lalu lintas udara di Jakarta dan Makassar. Di ruang udara seluas itu, berdasarkan data tahun 2019 (sebelum pandemi COVID-19), AirNav melayani rata-rata 6,125 pergerakan pesawat udara per harinya, baik yang sifatnya take-off/ landing, maupun penerbangan lintas (overflying) antar negara.